Langkah-Langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan

Pertanyaan :

Langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ?

Jawaban :

Langkah-langkah dalam mengajukan gugatan cerai ke pengadilan yaitu :

1. Menyiapkan Dokumen dan Saksi

Untuk mengurus perceraian di Pengadilan memerlukan syarat serta dokumen, yaitu :

1. KTP Pihak Penggugat,
2. Alamat Lengkap Tergugat,
3. Buku Nikah (Untuk Nikah Islam),
4. Akta Kawin Dukcapil (Untuk Non-Muslim),
5. Akta Lahir Anak (Jika Meminta Hak Asuh Anak)
6. Siapkan 2 (dua) orang saksi

2. Menyiapkan Surat Gugatan Cerai dan Alasan Perceraian

Surat gugatan cerai berisi -alasan perceraian yang digunakan pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Adapun alasan perceraian yang dapat digunakan di Pengadilan untuk mengurus cerai, yaitu:

1.  Salah satu pihak berzina/ selingkuh,
2. Salah satu pihak pemabuk,
3. Salah satu pihak penjudi/ berjudi/ judi online,
4. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut,
5. Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
6. Salah satu pihak melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)m
7. Salah satu pihak cacat badan sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya,
8. Salah satu pihak pindah agama,
9. Antara para pihak sering bertengkara terus menerus.

Diantara semua alasan diatas, yang sering digunakan adalah bertengkaran terus menerus.

3. Mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan

Mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan dapat dilakukan melalui offline (datang langsung ke pengadilan) atau online (melalui e-court).

Pengadilan Agama untuk mereka yang bergama Islam. Sedangkan Pengadilan Negeri untuk bergama Non Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) dan perkawinan tercatat di Disdukcapil.

4. Jangka Waktu Persidangan dan Tahapan Persidangan

Janga waktu persidangan perceraian di pengadilan sekitar 3 (tiga) s/d 4 (empat) bulan.

Adapun tahapan sidang cerai di pengadilan yaitu :

1. Pemeriksaan identitas para pihak yang hadir,
2. Penentuan hari mediasi,
3. Sidang mediasi,
4. Pembacaan gugatan pihak Penggugat,
5. Jawaban dari pihak Tergugat,
6. Replik dari pihak Penguggat,
7. Dukpil dari Pihak Tergugat,
8. Pembuktian (dokumen + saksi) dari pihak Penggugat,
9. Pembuktian (dokumen + saksi) dari pihak Tergugat,
10. Kesimpulan,
11. Pembacaan putusan,
12. Penyerahan putusan,
13. Pengurusan dan pengambilan akta cerai.

Pembatalan Penetapan Waris Pengadilan Oleh Ahli Waris Lain.

Pertanyaan : Apakah penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat dibatalkan oleh pengadilan lagi ? Saya ingin mengajukan pembatalan penetapan waris yang dikeluarkan pengadilan agama dikarenakan saya sebagai ahli waris tidak dimasukkan, sehingga saya dirugikan sebagai ahli waris.

Dasar Hukum Pembatalan Penetapan Waris Pengadilan Agama

Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan agama bersifat permohonan (voluntair). Artinya, permohonan yang diajukan tidak mengandung sengketa.

Penetapan ahli waris yang bersifat permohonan pada prinsipnya masih dapat dibatalkan oleh pengadilan agama jika penetapan waris yang diajukan ternyata bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Jika anda termasuk ahli waris lalu anda tidak dimasukkan sebagai ahli waris dalam penetapan waris di pengadilan agama itu, maka anda dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama.

Adapun dasar hukum mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris itu diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang menyutkan :

“  Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.”

Syarat Yang Dibutuhkan Dalam Mengajukan Pembatalan Penetapan Waris

Adapun syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan pembatalan penetapan waris di Pengadilan, yaitu :

1. KTP Penggugat,
2. Nama Tergugat dan Alamat Lengkap;
3. Bukti Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris, seperti Akta Lahir dan Kartu Keluarga (KK);
4. Penetapan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;
5. Bukti pendukung lainnya seputar pembatalan penetapan waris;
6. Siapkan 2 (dua) orang saksi.

Alasan Perceraian Dibolehkan Undang-Undang

Tidak semua perceraian dapat dikabulkan. Pengadilan hanya mengabulkan gugatan perceraian jika alasan itu dibolehkan oleh undang-undang atau aturan yang ada menurut hukum.

Oleh karena itu, dalam mengurus perceraian perlu memperhatian alasan perceraian itu sendiri.

Alasan Perceraian di Pengadilan Agama

Jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama untuk beragama Islam yang memiliki Buku Nikah yang dikeluarkan KUA, maka alasan-alasan perceraian yang dapat dibolehkanuntuk dikabulkan diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan‐alasan:  

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;  
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut‐turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;  
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;  
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;  
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;  
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  
7. Suami melanggar taklik talak;  
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.  

Diantara semua alasan perceraian diatas, maka Pasal 116 KHI huruf (f) yaitu alasan perceraian pertengkaran terus menerus yang paling sering digunakan di Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai.

Alasan Perceraian di Pengadilan Negeri

Jika perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri untuk beragama Non Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu) yang memiliki Akta Perkawinan yang dikeluarkan Disdukcapil, maka alasan-alasan perceraian yang dapat dibolehkan untuk dikabulkan diatur dalam Pasal 19 PP No. 9/1975 tentang Pelaksaan UU Perkawinan yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Diantara semua alasan perceraian diatas, maka Pasal 19 Huruf (f) yaitu alasan perceraian pertengkaran/ perselisihan terus menerus yang paling sering digunakan di Pengadilan Negeri untuk mengurus cerai.

Syarat Mengurus Perceraian di Pengadilan

syarat yang dilengkapi dalam mengurus perceraian di Pengadilan, yaitu :

1. KTP Penggugat,
2. Alamat Lengkap Tergugat,
3. Buku Nikah (Islam)/ Akta Kawin Dukcapil (Non Muslim);
4. Akta Lahir Anak (Jika Meminta Hak asuh Anak);
5. Kartu Keluarga (KK);
6. Siapkan 2 (dua) orang saksi;
7. Surat Gugatan Cerai Berisi Alasan-Alasan Perceraian.